Jumat, 15 Mei 2020

Mengelola Sengketa Perbatasan di Asia Tenggara: Apakah Ada yang Lebih dari Laut Cina Selatan?

Mengelola Sengketa Perbatasan di Asia Tenggara:

Apakah Ada yang Lebih dari Laut Cina Selatan?

Satryo Sasono,

Abstrak

Konflik di Laut Cina Selatan menjadi perdebatan mengenai bagaimana keamanan Asia Tenggara dan secara khusus membahas sejauh apa pengelolaan sengketa perbatasan yang dikelola di wilayah tersebut.  Namun, kasus ini bukanlah menjadi contoh bagi negara-negara Asia Tenggara seputar cara menangani sengketa teritorial secara umum. Artikel ini mengumpulkan tiga persepsi secara umum tentang manajemen konflik yang begitu diutarakan tentang Kasus Laut Selatan Cina, tetapi memiliki relevansi yang lebih rendah ketika melihat konflik perbatasan lainnya dalam kawasan tersebut. Saya menawarkan sumber bacaan kritis tentang siapa, mengapa, dan bagaimana pengelolaan konflik teritorial dan memberikan pedoman tentatif tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Kata Kunci : Asia Tenggara, ASEAN, Konflik Perbatasan, Penyelesaian Sengketa

Kamis, 24 Oktober 2019


Pemilu Mendekat,
                 ---
                Apa kabar masyarakat Adat ?
                            Oleh : Satryo Sasono (Mahasiswa Fakultas Hukum UNS Surakarta)

            Pesta akbar demokrasi terbesar di Indonesia dalam waktu dekat akan segera diselenggarakan, kontestasi politik tahun ini merupakan yang terakbar dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia karena diadakan serentak pada 17 April mendatang dimana rakyat tidak hanya dihadapkan pada satu surat suara saja. Pemilu yang akan datang mengharuskan rakyat menyalurkan aspirasinya sebagai hak sekaligus kewajiban dalam pemilihan Presiden-Wakil Presiden, Caleg Pusat DPR, Caleg Daerah Provinsi, Caleg Daerah Kabupaten/Kota serta DPD yang masing-masing berkompetisi untuk meraup hati dan suara rakyat Indonesia.
            Menyongsong perhelatan demokrasi rakyat yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia menjadikan kondisi atmosfer politik saat ini mulai menegang dan memanas. Bukan lagi bulan ataupun minggu, hanya dengan menghitung hari para pejuang demokrasi Indonesia dari seluruh penjuru negara berbondong-bondong terjun dan memeriahkan pesta demokrasi ini.

Minggu, 13 Januari 2019

Informasi Umum SNMPTN 2019

**File PPT Penunjang dan PDF Informasi dapat diunduh di LINK Berikut :

Latar Belakang

Penerimaan mahasiswa baru harus memenuhi prinsip kredibel, adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel serta tidak diskriminatif dengan memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan menerima calon mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dan diprediksi berhasil menyelesaikan studi di perguruan tinggi tepat waktu. Siswa yang berprestasi tinggi dan konsisten menunjukkan prestasinya di SMA/SMK/MA layak mendapatkan kesempatan untuk menjadi calon mahasiswa melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).


WAWASAN NUSANTARA DALAM MENTALITAS MAHASISWA INDONESIA MENUJU GENERASI EMAS 2045
(Satryo Sasono)
Link Unduh File : Wawasan Nusantara PDF
(Karena tidak bisa di copy disediakan link mengunduh)

Berbicara tentang Wawasan Nusantara tentu tidak terlepas dari bagaimana cara pandang dan visi nasional Indonesia dimana juga dijadikan arahan pedoman tentang bagaimana Indonesia kedepannya. Sedikit mengulas tentang sejarah, bahwa dahulu secara konstitusional Wawasan nusantara dikukuhkan dengan Kepres MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis Besar Haluan Negara dimana didalamnya tercantum pokok-pokok mengenai bagaimana konsep Pembangunan Nasional

Minggu, 09 Desember 2018


“Suara Anak, Suara Rakyat”
Oleh : Satryo Sasono
Peringatan Hari Anak Internasional yang jatuh pada Selasa, 20 November 2018 yang lalu merupakan sebuah momentum dimana bentuk dan arah demokrasi Indonesia kembali menjadi perbincangan hangat terkait partisipasi anak dalam proses pembangunan di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa penduduk usia anak yang berumur 1-18 tahun menempati posisi strategis sebanyak 22 juta orang di Indonesia. Saat ini pemerintah mulai responsif terhadap suara anak melalui Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia saat ini sedang gencar menjalankan sebuah program yang bertujuan menyerap aspirasi dan partisipasi anak melalui Kota Layak Anak (KLA) yang setiap tahun dilakukan evaluasi dan penilaian.

Kamis, 11 Oktober 2018

Lanjutan.... (Jilid 2) "Pancasila Zaman Kemerdekaan"

C.      Pancasila yang Disahkan (Dasar Negara Pancasila)
Hasil gambar untuk pancasila
Dalam perjalanannya menuju pengesahan Pancasila sebagai dasar negara walaupun telah terjadi consensus secara luas dan rancangan UUD 1945 telah disetujui. Satu orang yakni Muhammad Yamin dan bagi kaum anggota golongan kebangsaan, pencantuman “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta dianggap sebagai pemberian hak khusus terhadap golongan Islam. Hal yang mengganjal ini dianggap tidak cocok bagi perekat seluruh keberagaman di Indonesia.
Sebuah kondisi canggung seperti ini terus mewarnai perjalanan BPUPKI hinga dibubarkan dan digantikan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang nantinya bertugas mengesahkan Pancasila sebagai Dasar Negara.
Gambar terkait
“PANCASILA 

ZAMAN 

KEMERDEKAAN”

Author : Satryo Sasono

Jilid I


     

A.    Fase Pembuahan (Embrio Pancasila)

Cikal bakal kelahiran Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka telah dimulai 20 tahun jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan oleh Ir. Soekarno sebagai presiden pertama Republik kala itu.
Sejak tahun 1924, sebuah perkumpulan yakni “Perhimpunan Indonesia” di Belanda telah merumuskan beberapa konsepsi ideology politik tentang tujuan kemerdekaan berupa empat prinsip utama yakni : persatuan nasional, solidaritas, non-kooperasi, dan kemandirian (self help). Persatuan nasional dimaknai sebagai bersatunya keragaman ideology dan identitas (etnis, agama dan kelas). Kemudian solidaritas dimaknai sebagai hilangnya penindasan dan perbedaan diantara rakyat Indonesia serta menjauhkan kepentingan golongan demi tercapainya kemerdekaan.

Perbandingan Sistem Ekonomi

  “SISTEM EKONOMI ISLAM DALAM PERBANDINGAN  DENGAN EKONOMI KAPITALIS DAN SOSIALIS” Satryo Sasono 1 1.     Sistem Ekonomi Kapitalis Sis...